Makassar (MNC) – Calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramadan 'Danny' Pomanto memberikan teladan sebagai sosok pemimpin yang diinginkan warga Sulawesi Selatan, dengan hadir langsung memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Sulsel, Sabtu (19/10/2024).
Hal ini disampaikan Juru bicara pasangan Danny - Azhar (DiA), Asri Tadda merespons pemeriksaan dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Calon Gubernur nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang hanya dilakukan via Zoom oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng, Senin (21/10).
Asri mengatakan, cara yang dilakukan Danny Pomanto adalah bentuk keteladanan yang baik dengan memenuhi undangan secara langsung, bukan menganggap itu hal biasa lalu hanya memenuhinya melalui via zoom.
"Pak Danny, meski di tengah-tengah kesibukannya berkampanye di daerah, tetap menyempatkan diri hadir memenuhi undangan Bawaslu.
"Dalam surat Bawaslu, tidak ada opsi pemeriksaan lewat zoom yang diinformasikan kepada beliau," ucap Asri, Senin (21/10/2024).
Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum harusnya mampu dicerminkan oleh seluruh pemimpin.
"Sebab, itu merupakan salah satu bentuk edukasi yang ditujukan kepada rakyatnya.
"Bagi Danny Pomanto, hadir langsung adalah bentuk penghargaan terhadap institusi Bawaslu dan penghormatan terhadap proses hukum," jelasnya.
Bahkan kata Asri, sikap kepemimpinan Danny Pomanto itu dianggap sebagai pemimpin yang dapat dipercaya dan terbuka bagi publik.
Setelah memenuhi undangan dari Bawaslu Sulsel, Wali Kota Makassar dua periode itu langsung melayani pertanyaan dari awak media.
"Setelah diklarifikasi Bawaslu, Pak Danny juga memberi informasi kepada wartawan secara terbuka.
"Ini adalah ciri pemimpin yang benar-benar terbuka, komunikatif dan dapat dipercaya," tuturnya.
Olehnya itu, ia berharap agar figur pemimpin yang menghargai proses hukum dan mampu menempatkan dirinya dengan keinginan masyarakat dapat menjadi teladan sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
"Kita berharap di Pilgub nanti terpilih pemimpin yang benar-benar menghormati proses hukum dan memberi teladan yang baik bagi masyarakat.
"Pemimpin yang menempatkan dirinya setara dengan rakyatnya, terutama dalam proses hukum yang dijalani," pungkasnya. (*)
