Makassar, Kondisi keuangan RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI), rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mengalami defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut: 2022, 2023, dan 2024.
Ketua Umum LHI, Arham MSi La Palellung, menyoroti serius kondisi ini dan mempertanyakan arah kebijakan pengelolaan RSUD yang dinilai tidak seimbang antara belanja dan pemasukan.
“Ini bukan sekadar masalah teknis pengelolaan anggaran. Jika rumah sakit daerah mengalami defisit terus-menerus, maka harus ada evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk aspek perencanaan, belanja operasional, hingga proyek pengadaan,” tegas La Palellung saat dimintai keterangan di Makassar, Jumat (4/4/2025).
Menurut La Palellung, kondisi keuangan RSUD menjadi ironis jika melihat pembangunan fisik yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sejumlah proyek pengadaan menjadi sorotan karena diduga kuat bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Bagaimana mungkin rumah sakit defisit, tapi pembangunan fisik dan proyek pengadaan tetap jalan? Kami mencium ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut,” ujarnya.
LHI mencatat beberapa proyek pengadaan alat kesehatan dan rehabilitasi bangunan di RSUD Latemmamala telah masuk radar investigasi internal mereka. Tak hanya soal efisiensi anggaran, pendiri KITA INDONESIA itu juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
“Kami akan terus mendalami data yang kami miliki dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan secara resmi temuan ini kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai RSUD dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum yang bermain di balik anggaran,” tegas La Palellung yang juga pengurus DPP AMJI RI itu.
Dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap kondisi keuangan rumah sakit, karena ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban layanan kesehatan yang tidak maksimal.
“Kesehatan adalah urusan dasar rakyat. Kalau RSUD bangkrut secara manajemen, dampaknya langsung terasa di pelayanan. Maka, sudah waktunya Bupati Soppeng turun tangan langsung mengevaluasi manajemen RSUD Latemmamala secara menyeluruh,” pungkasnya.
(Tim)
